DOWNLOAD SKRIPSI ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Pendahuluan

Pembangunan manusia Indonesia menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan bukan alat pembangunan. Pada KTT Milenium PBB tahun 2000 telah dideklarasikan bersama oleh 189 negara anggota PBB Tujuan Pembangunan Milienium (Milenium Development Goals) yang meliputi 8 tujuan, 18 target dan 53 indikator yang terukur yang harus dipenuhi tahun 2015. Salah satu dari 8 tujuan yang harus dicapai adalah mencapai pendidikan dasar yang universal, memastikan agar semua anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan tingkat pendidikan dasar (Milenium Development Goals, status report UNDP, 2003). Target ini juga telah diterima secara nasional di Indonesia dengan dimasukkannya target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pembaharuan dalam Sistem Pendidikan Nasional menuntut tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam mengarahkan, mengawasi, serta memberikan layanan pendidikan guna terselenggaranya pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Standar pelayanan minimum bidang pendidikan yang merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah

            Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sedang berupaya meningkatkan pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari struktur perencanaan pendidikan yang dituangkan dalam RPJM Kabupaten Padang Pariaman, Renstra Dinas Pendidikan ,dan Rencana Kerja Tahunan bidang pendidikan yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada kenyataannya meskipun alokasi anggaran pendidikan pada APBD meningkat setiap tahunnya ternyata tidak serta merta disertai dengan peningkatan output. Persentase peningkatan capaian target  rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), sebagai bagian dari indikator keberhasilan kinerja pendidikan lebih kecil dari persentase peningkatan alokasi anggaran  dan tidak berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan. Penyebabnya di duga alokasi pembiayaan pendidikan salah sasaran, atau tidak mengacu pada standar yang hendak dicapai.

Berdasarkan profil pendidikan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2006, pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan dapat  diilustrasikan sebagai berikut, untuk pemerataan pendidikan dasar dan menengah ditinjau dari persentase pencapaian APK dan APM, Sekolah Dasar telah melampaui 100% sedangkan untuk SMP, APK 77,46% dan APM 59,95% hal ini menunjukkan belum semua anak usia sekolah (13-15 tahun) mengenyam pendidikan SMP dan masih perlu diupayakan peningkatan pemerataan pendidikan. Sedangkan untuk indikator mutu pendidikan diperoleh gambaran bahwa angka putus sekolah untuk SMP masih 2,02%, angka mengulang 9,83%, angka kelayakan guru mengajar dengan klasifikasi S1 di tingkat SD dan SMP berturut-turut 11,7% dan 59,92%.

            Kajian ini bertujuan untuk menganalisis gap antara Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan yang harus dipenuhi dengan kondisi pelayanan pendidikan dasar 9 tahun yang telah dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman.

Serta dihasilkannya program dan rencana kebutuhan pendanaan yang dapat digunakan dalam pencapaian target standar pelayanan minimum.

nb: silahkan bagi teman teman yang ingin skripsi lengkapnya silahkan request.

Bagikan ke :

Facebook Google+ Twitter Digg Technorati Reddit